Sabtu, 05 November 2016

B. Perkembangan Politik

6HMDN PDVD .HPHUGHNDDQ KLQJJD DZDO 5HIRUPDVL WDKXQ NHDGDDQ politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Supaya kamu mengetahui perkembangan politik di Indonesia sejak awal Kemerdekaan KLQJJD PDVD 5HIRUPDVL PDUL SHODMDUL XUDLDQ EHULNXW LQL
1. Perkembangan Politik pada Awal Kemerdekaan
Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari EHQWXNQ\D +DO LQL GLWDQGDL GHQJDQ EHUEDJDL SHUXEDKDQ \DQJ WHUMDGL SDGD PDVD itu. Bagaimanakah perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan? Untuk memahaminya, kerjakan aktivitas kelompok berikut!
Perhatikanlah peta daerah asal dan daerah tujuan program transmigrasi di Indonesia. Selanjutnya, lakukan aktivitas berikut. 1. Tulislah daerah tujuan transmigrasi di Indonesia. 2. &DULODK LQIRUPDVL WHQWDQJ IDNWRU SHQGRURQJ PRELOLWDV SHQGXGXN melalui program transmigrasi. 3. &DULODK LQIRUPDVL WHQWDQJ NHQGDOD SURJUDP WUDQVPLJUDVL GL ,QGRQHVLD
Aktivitas Kelompok
1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada awal Kemerdekaan!
3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
Aktivitas Kelompok
91Ilmu Pengetahuan Sosial
Apakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan yang meliputi hal-hal berikut ini.
a. Pembentukan Struktur Pemerintahan yang Lengkap
Saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.
1). Pengesahan UUD 1945
UUD 1945 ditetapkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada rapat tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.
2). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pada rapat yang sama, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. 'DODP SHPLOLKDQ WHUVHEXW ,U 6RHNDUQR GDQ 'UV 0 +DWWD WHUSLOLK VHEDJDL presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.
No Aspek Perkembangan Deskripsi Perkembangan
1
Pembentukan struktur pemerintahan
2
Perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)
3
Perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan
4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!
92 SMP/MTs Kelas IX
3). Pembagian Wilayah Indonesia
Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian ZLOD\DK ,QGRQHVLD PHQMDGL GHODSDQ SURYLQVL GL VHOXUXK EHNDV MDMDKDQ +LQGLD Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
4). Pembentukan Kementerian
Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kementerian-kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut. a). Departemen Dalam Negeri b). Departemen Luar Negeri c). Departemen Kehakiman d). Departemen Keuangan e). Departemen Kemakmuran I Departemen Kesehatan g). Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan h). Departemen Sosial i). Departemen Pertahanan j). Departemen Perhubungan k). Departemen Pekerjaan Umum
5). Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang .1,3 DGDODK PHQMDODQNDQ IXQJVL SHQJDZDVDQ GDQ EHUKDN LNXW VHUWD GDODP PHQHWDSNDQ *DULV JDULV %HVDU +DOXDQ 1HJDUD *%+1
6). Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
 Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).
93Ilmu Pengetahuan Sosial
b. Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. +DO LQL GLVHEDENDQ ROHK SHUXEDKDQ SHUXEDKDQ VLWXDVL SROLWLN GL ,QGRQHVLD 6LWXDVL SROLWLN WHUVHEXW GL DQWDUDQ\D DGDODK DGDQ\D SHUVHWXMXDQ .RQIHUHQVL Meja Bundar (KMB). 3DGD $JXVWXV ± 1RYHPEHU .RQIHUHQVL 0HMD %XQGDU .0% GLVHOHQJJDUDNDQ GL 'HQ +DDJ %HODQGD 'DODP NRQIHUHQVL LQL Belanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi ,QGRQHVLD NDUHQD %HODQGD PHQJDNXL VHFDUD IRUPDO NHGDXODWDQ SHQXK QHJDUD ,QGRQHVLD GL EHNDV ZLOD\DK +LQGLD %HODQGD Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak QHJDWLI 5HSXEOLN ,QGRQHVLD \DQJ VHPXOD EHUEHQWXN QHJDUD NHVDWXDQ KDUXV berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.
1). Negara Bagian
Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.
2). Satuan-Satuan Kenegaraan
Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah
3). Daerah Swapraja
Daerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.
94 SMP/MTs Kelas IX
Sumber: Dokumen Kemdikbud Gambar 2.8 Peta Wilayah Republik Indonesia Serikat
Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD (Undang-Undang Dasar). Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.
c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan
Keadaan Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan NHGXGXNDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD +DO LQLODK \DQJ GLKDUDSNDQ ROHK %HODQGD karena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami NHJDJDODQ +DO LQL GLVHEDENDQ VHMDN 3URNODPDVL .HPHUGHNDDQ VHEHQDUQ\D rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik
95Ilmu Pengetahuan Sosial
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (UndangUndang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keadaan politik di Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!
1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atau 3–4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!
3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kalian peroleh!
No Aspek Perkembangan Deskrepsi Perkembangan
1
Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal
2 Pemilu 1955
Aktivitas Kelompok
96 SMP/MTs Kelas IX
Apakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin yang meliputi hal-hal berikut ini.
a. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal
Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya  partai-partai politik karena sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai. Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur satu tahun. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut.
1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).
2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).
3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).
4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955). 5). .DELQHW %XUKDQXGGLQ +DUDKDS $JXVWXV ±0DUHW 6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).
7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)
3
Dekrit Presiden  5 Juli 1959
4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!
97Ilmu Pengetahuan Sosial
Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada tahun 1955. Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Panitia ini kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilu untuk DPR, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Adapun pemilu untuk memilih anggota konstituante akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak bisa melaksanakan pemilu sebagaimana rencana. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955. 6HWHODK LWX .DELQHW %XUKDQXGGLQ +DUDKDS PHQJJDQWLNDQ .DELQHW $OL 6DVWURDPLGMRMR , .DELQHW %XUKDQXGGLQ +DUDKDS WHWDS PHODQMXWNDQ UHQFDQD pemilu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengubah tanggal pelaksanaannya. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut.
1). Tanggal 29 September 1955
Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. a). Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi.
b). PNI memperoleh 58 wakil/kursi.
c). NU memperoleh 47 wakil/kursi.
d). PKI memperoleh 32 wakil/kursi.
e). Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12.
Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.
2). Tanggal 15 Desember 1955
Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante.
98 SMP/MTs Kelas IX
a). PNI memperoleh 119 kursi.
b). Masyumi memperoleh 112 kursi.
c). NU memperoleh 91 kursi.
d). PKI memperoleh 80 kursi.
e). Partai lainnya memperebutkan 118 kursi.
Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan lancar. pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sesudahnya karena pada pemilu pertama ini, rakyat benar-benar bebas memilih sesuai pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
b. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin  dengan cara kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut. 1). Prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.
99Ilmu Pengetahuan Sosial
2). Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.
3). Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. 4). 3HQHWDSDQ 0DQLIHVWR 3ROLWLN 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHEDJDL *DULV *DULV %HVDU +DOXDQ 1HJDUD *%+1 6HKDUXVQ\D *%+1 GLVXVXQ GDQ ditetapkan oleh MPR.
5). Pengangkatan presiden seumur hidup. 6). 3HQ\LPSDQJDQ 3ROLWLN /XDU 1HJHUL %HEDV $NWLI 3HQ\LPSDQJDQ LQL dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China), Poros Jakarta–Phnom 3HQK±+DQRL±3HNLQJ±3\RQJ\DQJ ,QGRQHVLD .DPERMD 9LHWQDP 8WDUD &KLQD GDQ .RUHD 8WDUD +DO LQL EHUDUWL ,QGRQHVLD OHELK memihak blok sosialis/komunis. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Dengan demikian, politik luar QHJHUL ,QGRQHVLD PHQMDGL WLGDN EHEDV GDQ DNWLI ODJL Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun, sejak gagalnya G30S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian SROLWLN WHUKDGDS WRNRK WRNRK * 6 3., +DO LQL PHQLPEXONDQ NHWLGDNVDEDUDQ rakyat karena bertentangan dengan rasa keadilan. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi.  Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
100 SMP/MTs Kelas IX
3. Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam rentang waktu tersebut, politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Agar kamu dapat mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, mari kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!
1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada Masa Orde Baru!
3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
No Aspek Perkembangan Deskripsi Perkembangan
1
Pembubaran PKI dan organisasi massanya
2
Penyederhanaan Partai Politik
3 Pemilihan Umum
4
Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!
Aktivitas Kelompok
101Ilmu Pengetahuan Sosial
Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui keadaan politik Indonesia pada masa Orde Baru yang meliputi hal-hal berikut ini. a. Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI dan Organisasi Massanya
Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI ,,,. Setelah itu, ia memperbaharui .DELQHW 'ZLNRUD \DQJ GLVHPSXUQDNDQ GDQ PHPEHUVLKNDQ OHPEDJD OHJLVODWLI termasuk MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30-S.
b. Penyederhanaan Partai Politik
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan SHQJJDEXQJDQ IXVL SDUWDL SDUWDL SROLWLN PHQMDGL WLJD NHNXDWDQ VRVLDO SROLWLN Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
2). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3). Golongan Karya
Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
c. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru.
102 SMP/MTs Kelas IX
d. Peran Ganda (Dwifungsi) ABRI
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran JDQGD NHSDGD $%5, \DLWX SHUDQ SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQ +DQNDP GDQ peran dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan 'ZLIXQJVL $%5, 'HQJDQ SHUDQ JDQGD LQL $%5, GLL]LQNDQ XQWXN PHPHJDQJ jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde %DUX 'ZLIXQJVL $%5, PXODL GLKDSXVNDQ
4. Perkembangan Politik pada masa Reformasi
Pada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia PHPDVXNL PDVD NHSLPSLQDQ \DQJ EDUX \DLWX PDVD 5HIRUPDVL 3HPHULQWDK SDGD PDVD 5HIRUPDVL WHODK EHUXSD\D PHODNVDQDNDQ EHUEDJDL pembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut. a. 5HIRUPDVL GL ELGDQJ LGHRORJL QHJDUD GDQ NRQVWLWXVL b. Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan UDN\DW EHQDU EHQDU PHODNVDQDNDQ IXQJVL SHUZDNLODQQ\D VHEDJDL DVSHN kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.
1). Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil. 2). Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR. 3). Memberdayakan MPR. 4). Perlu pemisahan jabatan ketua MPR DPR. c. 5HIRUPDVL OHPEDJD NHSUHVLGHQDQ GDQ NDELQHW PHOLSXWL KDO KDO EHULNXW 1). Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden. 2). 0HPEDWDVL SHQJJXQDDQ KDN SUHURJDWLI 3). Menyusun kode etik kepresidenan.
d. Pembaharuan kehidupan politik, yaitu memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.
e. Penyelenggaraan pemilu. I Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral GDQ SURIHVLRQDO \DQJ WLGDN PHPLKDN
103Ilmu Pengetahuan Sosial
g. 0LOLWHU GDQ GZLIXQJVL $%5, GLKDSXVNDQ VHFDUD EHUWDKDS VHKLQJJD $%5, EHUNRQVHQWUDVL SDGD IXQJVL SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQ 3DGD HUD 5HIRUPDVL posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yaitu angkatan darat, laut, dan udara.
h. Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal tiga tahap dan minimal dua tahap. Rinciannya adalah sebagai berikut.
a. Tahap pertama: Pemilu legislatif 3HPLOX OHJLVODWLI DGDODK 3HPLOX XQWXN PHPLOLK SDUWDL SROLWLN GDQ anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
b. Tahap kedua: Pemilu presiden putaran pertama
Pemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.
c. Tahap ketiga: Pemilu presiden putaran kedua
Pemilu presiden putaran kedua adalah pemilu babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama. Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden, yaitu :LUDQWR 6RODKXGLQ :DKLG 0HJDZDWL 6RHNDUQRSXWUL +DV\LP 0X]DGL $PLHQ 5DLV 6LVZRQR <XGRKXVRGR 6RHVLOR %DPEDQJ <XGKR\RQR -XVXI .DOOD GDQ +DP]DK +D] $JXP *XPHODU 6HWHODK GXD SXWDUDQ SHPLOLKDQ SUHVLGHQ Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004.
104 SMP/MTs Kelas IX
Pada tahun 2009, pemilu kembali diselenggarakan. Cara pelaksanaannya VDPD GHQJDQ SHPLOX WDKXQ 3HPLOX OHJLVODWLI GLLNXWL ROHK SDUWDL SROLWLN 3DGD SHPLOX OHJLVODWLI LQL 3DUWDL 'HPRNUDW XQJJXO GHQJDQ SHUROHKDQ dari total suara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2009, diselenggarakan pemilu presiden yang diikuti oleh tiga pasang calon presiden, yaitu: Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan 0XKDPPDG -XVXI .DOOD-Wiranto. Pasangan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara.

0 komentar

Posting Komentar