D. Perkembangan Pendidikan

3HQGLGLNDQ PHUXSDNDQ IDNWRU SHQWLQJ EDJL NHODQJVXQJDQ KLGXS VXDWX bangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik karena pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia sejak awal .HPHUGHNDDQ KLQJJD PDVD 5HIRUPDVL" 8QWXN PHQJHWDKXL SHUNHPEDQJDQ pendidikan di Indonesia pada masa-masa tersebut, pelajarilah uraian berikut ini!
1. Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan 3DGD ]DPDQ SHQMDMDKDQ NHVHPSDWDQ PHPSHURODK SHQGLGLNDQ EDJL DQDN anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian EHVDU SHQGXGXN ,QGRQHVLD PDVLK EXWD KXUXI 2OHK NDUHQD LWX VHJHUD VHWHODK 3URNODPDVL .HPHUGHNDDQ SHPHULQWDK PHQJDQJNDW .L +DMDU 'HZDQWDUD VHEDJDL 0HQWHUL 3HQGLGLNDQ 3HQJDMDUDQ GDQ .HEXGD\DDQ 33 GDQ . .L +DMDU Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad 6\DIHL .HPXGLDQ LD GLJDQWLNDQ ROHK 0U 6XZDQGL Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
119Ilmu Pengetahuan Sosial
Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.
2. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal
Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang GLDGDNDQ $NDGHPL 3HOD\DUDQ $NDGHPL 2VHDQRJUD¿ GDQ $NDGHPL 5HVHDUFK Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas baru di DQWDUDQ\D DGDODK 8QLYHUVLWDV +DVDQXGGLQ GL 0DNDVVDU 8QLYHUVLWDV $QGDODV di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan.
3. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah Kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas EDUX GL VHWLDS LEX NRWD SURYLQVL GDQ PHQDPEDK MXPODK IDNXOWDV GL XQLYHUVLWDV universitas yang sudah ada.
120 SMP/MTs Kelas IX
Selain itu, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk muridmurid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.  
4. Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru
Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan NXDOL¿NDVL EDJL MHQLV MHQLV ODSDQJDQ NHUMD \DQJ GLSHUOXNDQ ROHK SHPEDQJXQDQ nasional. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Kosepsi ini diajukan oleh Mashuri 6 + VHODNX 0HQWHUL 3HQGLGLNDQ GDQ .HEXGD\DQ 3 . 'DODP NRQVHSVL sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan VHUWD OLQJNXQJDQ NHUMD +DO LQL GLPDNVXGNDQ DJDU PHUHND GDSDW PHOLKDW kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan SURJUDP 3HPEHUDQWDVDQ %XWD +XUXI \DQJ GLPXODL SDGD WDQJJDO $JXVWXV 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
5. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi 3HPHULQWDK SDGD PDVD 5HIRUPDVL PHQMDODQNDQ DPDQDW 88' dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya  20%  dari  anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah
121Ilmu Pengetahuan Sosial
juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan SHQGLGLNDQ EDUX \DQJ EHUVLIDW UHIRUPDWLI GDQ UHYROXVLRQHU +DO LQL GDSDW GLOLKDW dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU 1R 7DKXQ \DQJ PHQGHIHQLVLNDQ XODQJ SHQJHUWLDQ SHQGLGLNDQ PHQMDGL usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses SHPEHODMDUDQ DJDU VLVZD VHFDUD DNWLI PHQJHPEDQJNDQ SRWHQVL GLULQ\D XQWXN memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 3HPHULQWDK SDGD PDVD 5HIRUPDVL MXJD PHODNXNDQ EHEHUDSD NDOL SHUXEDKDQ kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  3DGD SHODNVDQDDQ NXULNXOXP LQL VLVZD GLWXQWXW XQWXN DNWLI XQWXN PHPSHUROHK LQIRUPDVL *XUX EHUWXJDV VHEDJDL IDVLOLWDWRU XQWXN PHPSHUROHK LQIRUPDVL .%. EHUXSD\D XQWXN PHQHNDQNDQ SDGD NHWHUFDSDLDQ NRPSHWHQVL siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan  penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
c. Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, NHWHUDPSLODQ GDQ SHQJHWDKXDQ VHUWD PHQHNDQNDQ SDGD NHDNWLIDQ VLVZD XQWXN mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, PHQDODU PHQ\LPSXONDQ GDQ PHQJRPXQLNDVLNDQ LQIRUPDVL GDODP NHJLDWDQ pembelajaran.