C. Perkembangan Ekonomi

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai masa 5HIRUPDVL 'DODP UHQWDQJ ZDNWX WHUVHEXW EHUEDJDL XSD\D WHODK GLODNXNDQ hingga perekonomian Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Supaya kamu dapat mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dari awal .HPHUGHNDDQ KLQJJD PDVD 5HIRUPDVL SHODMDULODK XUDLDQ EHULNXW LQL
1. Perkembangan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan
Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih EHOXP VWDELO +DO LQL GLVHEDENDQ ROHK PDVDODK PDVDODK HNRQRPL \DQJ WHUMDGL VDDW LWX 0LVDOQ\D LQÀDVL \DQJ WHUODOX WLQJJL KLSHULQÀDVL GDQ EORNDGH ODXW yang dilakukan Belanda. Bagaimana pengaruh masalah-masalah tersebut terhadap keadaan ekonomi Indonesia? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mari menemukan jawaban melalui kegiatan kelompok ini!
1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan!
Aktivitas Kelompok
105Ilmu Pengetahuan Sosial
Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui beberapa masalah ekonomi yang memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan beserta upaya-upaya mengatasinya. Untuk menambah wawasan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan, kamu dapat membaca uraian berikut.
a. 3HUPDVDODKDQ ,QÀDVL Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia PHQJDODPL LQÀDVL \DQJ WHUODOX WLQJJL KLSHULQÀDVL ,QÀDVL WHUMDGL NDUHQD PDWD uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah +LQGLD %HODQGD GDQ PDWD XDQJ SHQGXGXNDQ -HSDQJ
a. Blokade Laut
Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.
3. Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
Permasalahan Pengaruh
Upaya Mengatasi Permasalahan
+LSHULQÀDVL
Blokade laut
4. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.
106 SMP/MTs Kelas IX
Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.
1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.
2). Melakukan Diplomasi ke India
Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan EDKDQ SDNDLDQ \DQJ VDQJDW GLEXWXKNDQ ROHK UDN\DW ,QGRQHVLD 6HODLQ EHUVLIDW HNRQRPLV SHQJLULPDQ EDQWXDQ NH ,QGLD MXJD EHUVLIDW SROLWLV NDUHQD ,QGLD PHUXSDNDQ QHJDUD $VLD \DQJ SDOLQJ DNWLI PHQGXNXQJ SHUMXDQJDQ GLSORPDWLN dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.
3). Mengadakan Hubungan Dagang  Langsung ke Luar Negeri
Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh %DQNLQJ DQG 7UDQGLQJ &RSHUDWLRQ (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.
107Ilmu Pengetahuan Sosial
2. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekenomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana \DQJ GLVHSDNDWL GDODP .RQIHUHQVL 0HMD %XQGDU .0% GH¿VLW NHXDQJDQ VHUWD upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin? Agar kamu mengetahuinya, mari kerjakan aktivitas berikut ini!
1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!
3. Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
No Permasalahan Upaya Mengatasi Permasalahan
1
Beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB
2 'H¿VLW NHXDQJDQ
3
Upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat
4. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.
Aktivitas Kelompok
108 SMP/MTs Kelas IX
Setelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adalah EHEDQ HNRQRPL GDQ NHXDQJDQ VHVXDL NHVHSDNDWDQ .RQIHUHQVL 0HMD %XQGDU (KMB). Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB PHPEXDW GH¿VLW NHXDQJDQ EHUWDPEDK KLQJJD PHQFDSDL PLOLDU UXSLDK 'H¿VLW tersebut dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian, Indonesia mendapat kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar AS yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana HNRQRPL VHSHUWL SUR\HN SUR\HN SHQJDQJNXWDQ DXWRPRWLI SHPEDQJXQDQ MDODQ telekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara. Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan WHUFDSDL 1DPXQ SDGD NHQ\DWDDQQ\D EDQWXDQ NUHGLW LQL WLGDN HIHNWLI VHKLQJJD program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber GH¿VLW Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.
a. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. .HELMDNDQ LQL GLODNXNDQ ROHK 0HQWHUL .HXDQJDQ 6\DIUXGGLQ 3UDZLUDQHJDUD pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret XQWXN PHQDQJJXODQJL GH¿VLW DQJJDUDQ 0HODOXL NHELMDNDQ LQL MXPODK uang yang beredar dapat dikurangi.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.
109Ilmu Pengetahuan Sosial
1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. *HUDNDQ %HQWHQJ GLPXODL SDGD EXODQ $SULO +DVLOQ\D VHODPD WDKXQ (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut. 1). Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2). Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung NRQVXPWLI 3). Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4). Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5). Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6). Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. +DO LQL PHQJKDPEDW SHPHULQWDK GDODP PHQMDODQNDQ NHELMDNDQ HNRQRPL GDQ moneter. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan
110 SMP/MTs Kelas IX
dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan VHEDJDLPDQD GLKDUDSNDQ +DO LQL GLVHEDENDQ SDUD SHQJXVDKD QRQSULEXPL lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.
e. Devaluasi Mata Uang Rupiah
Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.
f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur WHUSLPSLQQ\D GDULSDGD XQVXU HNRQRPL H¿VLHQ Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.
3. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya PHQJDWDVL LQÀDVL SHQ\HODPDWDQ NHXDQJDQ QHJDUD GDQ SHQJDPDQDQ NHEXWXKDQ
111Ilmu Pengetahuan Sosial
pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Mari mencari jawaban dengan mengerjakan kegiatan berikut!  
Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui upaya pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu, kamu dapat membaca uraian berikut.
1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan ekonomi  Indonesia pada Masa Orde Baru!
3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
No Program Ekonomi Hasil
1
Program Jangka Pendek
2
Program Jangka Panjang
4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!
Aktivitas Kelompok
112 SMP/MTs Kelas IX
a. Program Jangka Pendek
Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun WLQJNDW LQÀDVL PHQFDSDL 0DND SHPHULQWDK WLGDN GDSDW melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah SHQJHQGDOLDQ LQÀDVL VXSD\D KDUJD KDUJD WLGDN PHORQMDN WHUXV VHFDUD FHSDW 5HKDELOLWDVL \DQJ GLPDNVXG DGDODK UHKDELOLWDVL ¿VLN WHUKDGDS SUDVDUDQD prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil \DQJ FXNXS EDLN 7LQJNDW LQÀDVL \DQJ VHPXOD PHQFDSDL EHUKDVLO GLWHNDQ menjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.
b. Program Jangka Panjang
Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut  Pelita (Pembangunan Lima Tahun).
1). Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)
Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika GDSDW GLWLQJNDWNDQ PHQMDGL GRODU $PHULND 7LQJNDW LQÀDVL GDSDW GLWHNDQ menjadi 47,8% pada akhir Pelita I (1973/1974).
2). Pelita II (1 April 1974 -  31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rataUDWD SHQGXGXN VHWDKXQ 7LQJNDW LQÀDVL EHUKDVLO GLWHNDQ KLQJJD 3DGD sektor pertanian,  telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.
113Ilmu Pengetahuan Sosial
3). Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.
Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan
Trilogi pembangunan terdiri dari:
1. Stabilitas nasional yang dinamis
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Delapan Jalur Pemerataan: 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan (perumahan)
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Wawasan
114 SMP/MTs Kelas IX
4). Pelita IV  (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun  industri ULQJDQ +DVLO \DQJ GLFDSDL SDGD 3HOLWD ,9 GL DQWDUDQ\D DGDODK swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
5). Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)
Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.
6). Pelita VI
Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi
Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak
115Ilmu Pengetahuan Sosial
perusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi. %DJDLPDQDNDK SHUNHPEDQJDQ HNRQRPL ,QGRQHVLD SDGD PDVD 5HIRUPDVL" $SD XSD\D \DQJ GLODNXNDQ SHPHULQWDK SDGD PDVD 5HIRUPDVL XQWXN PHQJDWDVL krisis ekonomi? Untuk mengetahuinya, mari mengerjakan kegiatan berikut!  
1. Bentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!
2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi WHQWDQJ SHUNHPEDQJDQ HNRQRPL ,QGRQHVLD SDGD PDVD 5HIRUPDVL
3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!
No
Periode Kepemimpinan
Kondisi Ekonomi
Kebijakan Mengatasi Krisis Ekonomi
1 % - +DELELH
2
.+ $EGXUUDKPDQ Wahid
3
Megawati Soekarnoputri
4
Soesilo Bambang Yudhoyono
4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!
Aktivitas Kelompok
116 SMP/MTs Kelas IX
Setelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa SDGD PDVD 5HIRUPDVL QHJDUD NLWD WHQJDK PHQJKDGDSL NULVLV HNRQRPL Upaya mengatasi krisis ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode NHSHPLPSLQDQ HUD 5HIRUPDVL
a. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Pada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkahlangkah antara lain sebagai berikut. 1). Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2). 0HQHUDSNDQ LQGHSHQGHQVL %DQN ,QGRQHVLD DJDU OHELK IRNXV PHQJXUXVL perekonomian.
3). Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
4). Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
5). Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, \DLWX 5S SHU GRODU $PHULND SDGD DNKLU PDVD MDEDWDQ +DELELH 1DPXQ hal tersebut belum mampu mengatasi krisis ekonomi.
b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah WHUVHEXW EHUGDPSDN QHJDWLI WHUKDGDS SHUHNRQRPLDQ QDVLRQDO GDQ PHQJKDPEDW usaha pemulihan ekonomi.
c. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.
117Ilmu Pengetahuan Sosial
1). Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.
2). Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
3). Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
d. Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada PDVD NHSHPLPSLQDQ 3UHVLGHQ 6RHVLOR %DPEDQJ <XGKR\RQR +DO LQL WHUOLKDW dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh NULVLV HNRQRPL GDQ ¿QDQVLDO \DQJ WHUMDGL GL ]RQD (URSD VHSDQMDQJ WDKXQ hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.
1). Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN.    Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.
2). Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi NHEXWXKDQ GDVDUQ\D GDQ PHQFHJDK SHQXUXQDQ WDUDI NHVHMDKWHUDDQ PDV\DUDNDW miskin akibat kesulitan ekonomi.
Privatisasi BUMN
Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatanNHNXDWDQ SROLWLN GDQ PHQJXUDQJL EHEDQ QHJDUD +DVLO SHQMXDODQ LWX berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Wawasan
118 SMP/MTs Kelas IX
3). Pengurangan Utang Luar Negeri
Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahan 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syaratsyarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional.